Nusae

Blog

  • Dari Kirab ke Panggung Kolosal, Perayaan Perdana Hari Tatar Sunda

    Dari Kirab ke Panggung Kolosal, Perayaan Perdana Hari Tatar Sunda

    KLIKNUSAE.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan 18 Mei sebagai Hari Tatar Sunda, mulai tahun ini.

    Ketetapan itu dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2026, yang tak sekadar menetapkan tanggal. Tetapi juga merancang rangkaian perayaan bernuansa budaya.

    Dalam beleid tersebut, peringatan diisi dengan kirab dimana akan ada arak-arakan yang bergerak dari satu titik ke titik lain.

    Selain itu juga ada sawala, ruang temu warga untuk bersilaturahmi dan membangun kolaborasi.

    Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Iendra Sofyan, menyebut rangkaian kegiatan berlangsung sejak 2 hingga 18 Mei 2026.

    Tema yang diusung, Nyuhun Buhun, Nata Nagara, merujuk pada upaya mengangkat kembali nilai-nilai leluhur sebagai pijakan menata kehidupan masa kini.

    “Tradisi baik para karuhun menjadi rujukan dalam menata Jawa Barat,” kata Iendra kepada Kliknusae.com, beberapa waktu saat dialog pariwisata di Saung Angklung Udjo.

    Rangkaian acara dimulai dengan napak tilas Tatar Pasundan di delapan titik, dari Kabupaten Sumedang hingga berakhir di Cirebon.

    Selain itu, karnaval budaya dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei di Kota Bandung. Event ini, melibatkan 27 kabupaten/kota dengan rute dari Monumen Perjuangan menuju Gedung Sate.

    Puncak perayaan digelar sehari setelahnya. Di halaman Gedung Sate, pertunjukan kolosal akan menghadirkan seniman Sujiwo Tedjo bersama berbagai elemen seni tradisi.

    Napak Tilas

    Sedangkan salah satu penanda penting dalam napak tilas ini adalah diaraknya Mahkota Binokasih, baik yang asli maupun replika.

    Mahkota asli akan dikawal ketat, mengingat nilai sejarah dan materialnya yang tak ternilai.

    Iring-iringan akan bergerak dengan kereta kencana yang ditumpangi kepala daerah. Diikuti barisan kesenian dari berbagai daerah, mulai dari reak hingga sasapian buhun.

    Total terdapat 14 kelompok dalam kirab dengan panjang mencapai 1 hingga 1,5 kilometer.

    Prosesi berlangsung pada malam hari, pukul 19.00 hingga 22.00 WIB.

    Di beberapa titik seperti Bogor dan Bandung, kelompok masyarakat adat turut memperkuat barisan.

    Iendra menegaskan, rangkaian ini bukan upaya menghidupkan kembali romantisme kerajaan masa lalu.

    “Ini tentang memperkenalkan kembali budaya Tatar Sunda kepada masyarakat, dengan cara hadir langsung di tengah mereka,” ujarnya. ***

  • Tak Lagi Jeep, Mahkota Binokasih Mulang Salaka Kini Diarak Dalam Kirab Budaya

    Tak Lagi Jeep, Mahkota Binokasih Mulang Salaka Kini Diarak Dalam Kirab Budaya

    KLIKNUSAE.com – Prosesi pengarakkan Mahkota Binokasih Mulang Salaka menandai dimulainya Kirab Budaya Napak Tilas Padjadjaran di Kabupaten Sumedang, Sabtu malam, 2 Mei 2026.

    Di halaman Museum Geusan Ulun, penyerahan mahkota ke dalam kereta kencana berlangsung khidmat, disaksikan para pejabat daerah dan tokoh adat.

    Raja Sumedang H.R.I Lukman Soeriadisoeria hadir bersama jajaran keraton.

    Sementara itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampak didampingi Wakil Gubernur Erwan Setiawan, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, serta Bupati Sumedang dan sejumlah pejabat lainnya.

    Dedi Mulyadi mengatakan, pengarakkan Mahkota Binokasih sebelumnya kerap dilakukan secara sederhana menggunakan kendaraan Jeep.

    Tahun ini, kata dia, pemerintah daerah mengubahnya menjadi prosesi budaya yang mengedepankan nilai-nilai leluhur.

    Mahkota akan diarak mengelilingi Jawa Barat dan singgah di delapan titik sebelum mencapai puncak acara di Bandung.

    “Mulai tahun ini Mahkota Binokasih diarak dalam prosesi kebudayaan. Dibawa berkeliling Jawa Barat, dan berpuncak di Gedung Sate sebelum kembali ke Sumedang,” ujar Dedi.

    Ia menambahkan, peringatan Hari Tatar Sunda ke depan akan digelar rutin setiap tahun dalam tajuk Milangkala Tatar Sunda.

    Perayaan itu tidak hanya berlangsung di Jawa Barat, tetapi juga menjangkau wilayah di Banten dan Jawa Tengah yang masih memiliki akar budaya Sunda.

    Sedangkan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebut perhelatan ini sebagai momentum penting.

    Ia menilai milangkala bukan sekadar perayaan, melainkan refleksi sejarah sekaligus penunjuk arah bagi masa depan daerah.

    Rangkaian napak tilas akan bergerak dari Sumedang menuju Kawali, Ciamis, pada Minggu.

    Perjalanan berlanjut ke Kampung Naga, Tasikmalaya, pada Senin malam, lalu ke Cianjur dan Bogor pada pertengahan pekan.

    Kirab kemudian singgah di Karawang, Depok, hingga Kabupaten Cirebon.

    Puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung di Kota Bandung pada Sabtu, 16 Mei 2026, melalui kirab budaya yang melibatkan kabupaten dan kota se-Jawa Barat.

    Sehari setelahnya, pertunjukan kolosal Peuting Munggaran Milangkala Tatar Sunda akan digelar di Gedung Sate. ***

  • Henry Husada: Kirab Padjadjaran Bukan Sekadar Budaya, Tapi Penggerak Ekonomi

    Henry Husada: Kirab Padjadjaran Bukan Sekadar Budaya, Tapi Penggerak Ekonomi

    KLIKNUSAE.com – Gelaran Kirab Budaya Napak Tilas Padjadjaran di Kabupaten Sumedang pada Sabtu malam, 2 Mei 2026, menuai apresiasi dari berbagai pihak.

    Salah satunya datang dari Henry Husada yang menilai kegiatan tersebut tak sekadar menjadi ajang pelestarian budaya. Tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

    “Event seperti ini patut kita apresiasi. Bukan hanya mengingat perjalanan panjang sejarah masyarakat Jawa Barat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM,” ujar Henry.

    Ribuan warga tampak memadati kawasan pusat kota sejak sore hari. Antusiasme terlihat di sepanjang rute kirab.

    Terutama saat arak-arakan Mahkota Binokasih melintas dengan iringan kereta kencana di jalan utama Sumedang.

    Warga dari berbagai kalangan, mulai dari pedagang hingga komunitas lokal, merasakan langsung dampak kegiatan tersebut.

    Lilis, warga Gunung Puyuh Permai, mengaku sengaja datang bersama keluarga untuk menyaksikan kirab di depan Alun-alun Sumedang.

    “Senang lihat acara budaya seperti ini, ajak anak sama suami nonton,” ujarnya.

    Hal serupa disampaikan Asep dari paguyuban Asep Sumedang. Ia mendukung penuh kegiatan kebudayaan tersebut.

    Meningkat Signifikan

    Pelaku UMKM
    Henry Husada, Bapak UMKM Jawa Barat saat berdialog dengan pelaku usaha UMKM. (Foto: Kliknusae.com/Dok)

    Menurutnta event seperti ini penting untuk terus diperkenalkan kepada generasi muda.

    “Setuju kalau diselenggarakan setiap tahun,” katanya.

    Dampak ekonomi juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil. Santi, pedagang es teh di kawasan Alun-alun, mengaku penjualannya meningkat signifikan.

    Dalam sehari, ia mampu menjual hingga tiga galon es teh, jauh di atas penjualan hari biasa yang hanya satu galon.

    “Alhamdulillah, kalau ada acara seperti ini penjualan naik banyak,” ujarnya.

    Sementara itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, kegiatan budaya semacam ini selalu memiliki efek berantai terhadap perekonomian lokal.

    “Potensi ekonomi pasti tinggi. Kegiatan seperti ini juga melahirkan UMKM baru,” kata dia.

    Sedangkan, Dony Ahmad Munir menyebut tingkat hunian hotel di Sumedang meningkat selama acara berlangsung.

    “Hotel penuh, restoran penuh. Saya yakin UMKM di Sumedang berkembang,” ujarnya.

    Kirab Budaya Napak Tilas Padjadjaran menjadi cermin bagaimana warisan budaya tak hanya dijaga sebagai identitas.

    Namun,  juga dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun berencana meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada tahun mendatang. Hal itu guna menangkap potensi yang lebih besar. ***

  • TPA Sarimukti Dihentikan, Wali Kota Bandung Minta Pelaku Hotel dan Restoran Lakukan Ini

    TPA Sarimukti Dihentikan, Wali Kota Bandung Minta Pelaku Hotel dan Restoran Lakukan Ini

    KLIKNUSAE.com – TPA Sarimukti dihentikan. Wali Kota Muhammad Farhan meminta pelaku usaha perhotelan dan restoran di Bandung untuk mengelola sampah secara mandiri di area masing-masing.

    Imbauan ini menyusul penghentian sementara operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang berdampak pada sistem pengangkutan sampah kota.

    Penghentian sementara tersebut dilakukan mulai tanggal 30 April hingga 3 Mei 2026.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) Pemerintah Kota Bandung yang mewajibkan pengelola kawasan.’

    Termasuk, hotel, restoran, hingga kafe melakukan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah secara mandiri.

    Selama masa darurat, pelaku usaha juga dilarang membuang sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

    “Setiap pihak wajib melakukan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah secara mandiri. Sampah juga tidak diperkenankan keluar dari wilayah masing-masing,” demikian bunyi edaran tersebut.

    Pemerintah kota menegaskan, sampah yang belum dapat diolah atau diangkut harus ditempatkan pada titik terkendali.

    Penempatan itu wajib memperhatikan aspek estetika dan lingkungan—tidak terlihat di ruang publik serta tidak menimbulkan bau maupun gangguan kesehatan.

    Di sisi lain, pengawasan diperketat. Aparat kewilayahan bersama instansi terkait diminta aktif memantau kondisi lapangan.

    Setiap perkembangan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

    Farhan menilai kondisi ini sebagai ujian sekaligus peluang. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan kota di tengah keterbatasan sistem pembuangan.

    “Disiplin dan tanggung jawab bersama menjadi kunci,” ujarnya.

    Pemerintah Kota Bandung berharap situasi darurat ini menjadi momentum untuk membangun kesadaran baru. Seperti, pengelolaan sampah dari sumber.

    Langkah ini dinilai penting untuk mendorong sistem yang lebih mandiri dan berkelanjutan di masa mendatang. ***

  • Ingatkan Disiplin Berkendara, Pemkot Bandung Gulirkan “Simpang Sejuta Selamat”

    Ingatkan Disiplin Berkendara, Pemkot Bandung Gulirkan “Simpang Sejuta Selamat”

    KLIKNUSAE.com – Di salah satu simpul lalu lintas tersibuk di Bandung, upaya membangun disiplin berkendara kembali digulirkan.

    Pada Sabtu pagi, 2 Mei 2026, Komunitas Edan Sepur menggelar kegiatan bertajuk Simpang Sejuta Selamat di kawasan Simpang Lima.

    Pertemuan Jalan Asia Afrika, Ahmad Yani, Gatot Subroto, dan Sunda.

    Koordinator Daerah 2 Bandung Komunitas Edan Sepur, Abdullah Putra Gandhara, mengatakan kegiatan ini merupakan pengembangan dari edukasi keselamatan yang selama ini difokuskan di perlintasan sebidang.

    Kini, perhatian diperluas ke persimpangan jalan, titik yang tak kalah rawan pelanggaran.

    “Perilaku pengendara di persimpangan masih banyak yang berisiko, seperti menerobos lampu merah atau berhenti melewati zebra cross,” ujar Abdullah.

    Pemilihan lokasi bukan tanpa alasan. Simpang Lima Asia Afrika dinilai memiliki tingkat kerawanan kecelakaan yang relatif tinggi.

    Sekaligus, berdekatan dengan perlintasan sebidang. Kondisi ini menjadikannya titik strategis untuk intervensi edukasi.

    Kegiatan ini tak berjalan sendiri. Sejumlah instansi dilibatkan, mulai dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, kepolisian, hingga Satpol PP.

    Bandung Siaga 112

    Layanan kegawatdaruratan seperti PSC 119 dan Bandung Siaga 112 juga turut ambil bagian.

    Selain sosialisasi, penindakan tetap dilakukan. Pelanggaran yang ditemukan di lapangan langsung ditindak melalui penilangan oleh kepolisian dengan perangkat handheld.

    “Penindakan tetap dilakukan sebagai bagian dari edukasi,” kata Abdullah.

    Tak hanya soal kepatuhan terhadap rambu, kegiatan ini juga menyasar pemahaman masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

    Edukasi mencakup langkah penanganan awal kecelakaan hingga pemanfaatan layanan panggilan darurat.

    Bagi komunitas ini, Simpang Sejuta Selamat bukan sekadar agenda insidental. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari gerakan Budaya Disiplin yang pernah digagas sebelumnya, kini dengan cakupan yang lebih luas.

    Ke depan, kegiatan serupa direncanakan berlangsung rutin setiap tiga pekan di sejumlah titik lain, seperti kawasan Merdeka–Aceh dan Dago.

    Targetnya sederhana, meski tak mudah dicapai: menekan angka kecelakaan dan membangun kesadaran kolektif pengguna jalan.

    Di simpang yang riuh itu, disiplin lalu lintas masih menjadi pekerjaan rumah. Dan seperti biasa, perubahan dimulai dari upaya yang berulang. ***

  • Dari Ojek Online ke Hotel, Ujian Keadilan Ekonomi Digital Pemerintah

    Dari Ojek Online ke Hotel, Ujian Keadilan Ekonomi Digital Pemerintah

    Oleh: Adhi M Sasono, Editor in chief 

    KLIKNUSAE.com – Kebijakan pemerintah yang menetapkan pembagian pendapatan 92 persen untuk pengemudi ojek online (ojol) dan maksimal 8 persen untuk aplikator patut dilihat sebagai langkah penting dalam menata ulang relasi usaha di era ekonomi digital.

    Apa yang diumumkan oleh Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh di Monumen Nasional, 1 Mei 2026, bukan sekadar angka.

    Ia membawa pesan kuat: negara hadir untuk menyeimbangkan hubungan yang selama ini cenderung timpang antara platform dan mitra.

    Selama bertahun-tahun, relasi antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojol sering disebut sebagai “kemitraan”.

    Namun praktiknya lebih menyerupai hubungan kerja tanpa perlindungan memadai.

    Dengan pembatasan komisi maksimal 8 persen, pemerintah mencoba mengoreksi ketimpangan itu.

    Pengemudi, yang menjadi tulang punggung layanan, kini memperoleh porsi yang lebih layak dari nilai ekonomi yang mereka hasilkan. Ini adalah bentuk keadilan distributif yang konkret.

    Namun, keberanian pemerintah dalam sektor transportasi digital ini justru membuka pertanyaan yang lebih luas.

    Apakah prinsip yang sama akan diterapkan di sektor lain, khususnya industri pariwisata digital?

    Dalam ekosistem perhotelan, relasi antara hotel dan Online Travel Agent (OTA) seperti Agoda, Booking.com, dan Traveloka juga menyimpan persoalan serupa.

    Model bisnis berbasis komisi membuat hotel harus membayar antara 10 hingga 25 persen dari setiap transaksi.

    Angka ini jauh lebih besar dibandingkan porsi aplikator dalam skema ojol yang baru diatur pemerintah.

    Padahal, jika ditelaah secara mendalam, beban operasional hotel jauh lebih kompleks. Mereka menanggung biaya properti, tenaga kerja, perawatan, hingga pajak.

    Tentang proporsionalitas

    Sementara OTA berperan sebagai perantara digital. Penting, tetapi tidak menanggung biaya fisik yang sama besar.

    Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang proporsionalitas dalam pembagian nilai ekonomi.

    Jika semangat kebijakan ojol adalah menciptakan ekosistem usaha yang adil dan berkelanjutan, maka logikanya tidak berhenti di satu sektor saja.

    Pemerintah memiliki momentum untuk memperluas prinsip ini ke industri lain yang juga terdampak disrupsi platform digital.

    Penataan komisi OTA, misalnya, bisa menjadi langkah strategis untuk melindungi pelaku usaha riil seperti hotel dan restoran tanpa mematikan inovasi teknologi.

    Tentu, pendekatannya tidak bisa disalin mentah-mentah. Karakteristik industri pariwisata berbeda dengan transportasi.

    Namun, prinsip dasarnya sama yakni keseimbangan. Regulasi yang terlalu menekan platform bisa menghambat investasi dan inovasi.

    Tetapi pembiaran tanpa batas juga berpotensi meminggirkan pelaku usaha yang sebenarnya menciptakan produk utama.

    Di sinilah pemerintah diuji. Apakah keberpihakan pada keadilan ekonomi hanya bersifat sektoral. Atau benar-benar menjadi arah kebijakan yang konsisten lintas industri?

    Kebijakan ojol telah memberi sinyal kuat. Kini, pelaku usaha di sektor lain menunggu. Apakah negara akan berdiri di tengah, sebagai penyeimbang yang adil. Atau tetap membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa koreksi?

    Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan ekosistem bisnis digital Indonesia. Apakah inklusif dan berkeadilan, atau justru semakin timpang. ***

  • Tempat Nongkrong Asik di Cipanas, Nyaman Tapi Minim Colokan Listrik

    Tempat Nongkrong Asik di Cipanas, Nyaman Tapi Minim Colokan Listrik

    KLIKNUSAE.com — Sebuah mini market yang terletak di jantung kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejatinya menawarkan suasana yang nyaman untuk sekadar beristirahat.

    Dengan area duduk yang cukup representatif serta panorama pegunungan yang memanjakan mata, tempat ini kerap dilirik wisatawan yang melintas di jalur Puncak.

    Namun, kenyamanan visual tersebut ternyata belum diimbangi dengan fasilitas pendukung yang memadai.

    Ketiadaan colokan listrik menjadi keluhan utama para pengunjung yang ingin bersantai lebih lama.

    Tempat duduk tanpa fasilitas colokan listrik. (Foto: Kliknusae.com/Adhi)

    “Padahal tempatnya oke sih, tapi ya percuma kalau nggak ada colokan listrik. Kita kan ingin nongkrong di sini sambil scroll-scroll HP,” ujar salah satu pengunjung kepada Kliknusae.com, Sabtu, 2 Mei 2026.

    Dari pantauan di lokasi, memang tak ditemukan satu pun fasilitas pengisian daya, baik di dalam mini market maupun di area duduk luar.

    Kondisi ini membuat banyak pengunjung urung berlama-lama, bahkan memilih putar balik setelah mengetahui keterbatasan tersebut.

    Alih-alih menjadi tempat singgah yang ideal, mini market ini lebih banyak difungsikan sebatas lokasi belanja cepat.

    Beberapa pengunjung mini market ini sedang menikmati makan dan minuman ringan. (Foto: Kliknusae.com/Adhi)

    Pengunjung datang, membeli kebutuhan, lalu pergi tanpa menikmati fasilitas duduk yang sebenarnya cukup nyaman.

    “Iya benar, kak. Nggak ada colokan listrik di sini. Kalau mau cas HP bisa dititip di kasir,” ujar salah satu petugas.

    Keterbatasan ini menjadi catatan penting, terutama bagi wisatawan yang menjadikan gadget sebagai bagian tak terpisahkan dari aktivitas liburan. Mulai dari navigasi, dokumentasi, hingga sekadar bersantai di media sosial.

    Dengan potensi lokasi yang strategis dan suasana yang mendukung, kehadiran fasilitas sederhana seperti colokan listrik sejatinya bisa menjadi pembeda.

    Tanpa itu, daya tarik tempat ini seolah terhenti pada pandangan pertama. Menarik dilihat, namun kurang memberi alasan untuk tinggal lebih lama. ***

  • Pemerintah Pangkas Komisi Perusahaan Aplikator, Penghasilan Ojol Minimal 92 Persen

    Pemerintah Pangkas Komisi Perusahaan Aplikator, Penghasilan Ojol Minimal 92 Persen

    KLIKNUSAE.com – Pemerintah menetapkan kebijakan baru yang mengatur pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikator.

    Dalam aturan tersebut, pengemudi kini berhak menerima minimal 92 persen dari pendapatan. Sementara aplikator dibatasi maksimal 8 persen.

    Kebijakan itu diumumkan Presiden Prabowo Subinto dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional pada 1 Mei 2026.

    Ia menyebut langkah ini sebagai upaya menghadirkan keadilan bagi para pekerja transportasi berbasis aplikasi.

    “Pengemudi harus diberi jaminan kecelakaan kerja, BPJS kesehatan, asuransi kesehatan, dan pembagian pendapatan yang lebih adil. Dari yang sebelumnya sekitar 80 persen menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” ujar Prabowo.

    Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang resmi diumumkan pada kesempatan tersebut.

    Sedangkan dari sisi industri, Grab Indonesia menyatakan menghormati arahan pemerintah.

    Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan pihaknya mendukung visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Grab Indonesia menghormati arahan yang disampaikan Presiden dalam pidato Hari Buruh,” kata Neneng dalam keterangan tertulis, kemarin.

    “Kami berkomitmen mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Namun demikian, Neneng menyebut pihaknya masih menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden untuk menelaah lebih rinci substansi kebijakan tersebut.

    Ia menilai perubahan struktur komisi menjadi maksimal 8 persen merupakan pergeseran mendasar dalam model bisnis platform digital.

    “Usulan struktur komisi ini adalah perubahan signifikan terhadap cara platform beroperasi sebagai marketplace,” ujarnya.

    Grab, kata Neneng, akan berkoordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lain guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.

    Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keterjangkauan harga bagi konsumen, dan keberlanjutan industri.

    “Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah agar kebijakan ini dapat melindungi mitra pengemudi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem,” tutur Neneng. ***

  • Ramah Tamah PHRI Jabar Bersama Mitra, Perkuat Kolaborasi Pariwisata

    Ramah Tamah PHRI Jabar Bersama Mitra, Perkuat Kolaborasi Pariwisata

    KLIKNUSAE.com — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat menggelar acara ramah tamah bersama para mitra sponsorship.

    Utamanya, mereka yang telah mendukung pelaksanaan Halal Bihalal PHRI 2026, Kamis, 30 April 2026.

    Kegiatan yang berlangsung di Ahadiyat Hotel & Bungalow dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

    Acara tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk apresiasi kepada para mitra yang selama ini berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan PHRI Jawa Barat.

    Hampir seluruh mitra hadir dan mengikuti rangkaian acara yang ditutup dengan makan bersama.

    Sejumlah perusahaan dan institusi yang turut hadir antara lain Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, Alga Spring Bed, Social Bread, Sari Ater, PT Perkebunan Nusantara melalui unit Agrowisata, Bank BJB, Traveloka, Taman Safari Indonesia (Bogor), serta JN Cookies.

    Sementara itu, Ketua PHRI Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi menyampaikan apresiasi atas dukungan para mitra.

    Ia menilai kolaborasi yang terjalin menjadi fondasi penting dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya industri hotel dan restoran di Jawa Barat.

    BACA JUGA: Para Tokoh Pariwisata Jawa Barat Kumpul di Acara Halal Bihalal PHRI Jawa Barat

    Para mitra PHRI Jawa Barat foto bersama usai acara ramah tamah di Ahadiat Hotel & Bungalow, Kamis 30 April 2026. (Foto: Ist)

    “Ini menjadi salah satu bentuk kerja sama, sekaligus kolaborasi kita dalam memajukan pariwisata di Jawa Barat. Khususnya di sektor hotel dan restoran,” kata Dodi.

    Ia menambahkan, sinergi antara PHRI dan para mitra diharapkan terus berlanjut dan diperkuat dalam berbagai kegiatan ke depan.

    Sementara itu, General Manager Taman Safari Bogor Sere Nababan mengungkapkan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

    “Di masa-masa mendatang kami siap untuk terus mendukung kegiatan PHRI Jawa Barat,” ujar Sere, yang baru enam bulan bergabung di Taman Safari Indonesia.

    Melalui pertemuan ini, PHRI Jawa Barat berharap hubungan kemitraan yang telah terjalin tidak hanya bersifat seremonial.

    Melainkan berkembang menjadi kolaborasi strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan industri pariwisata daerah. ***

  • Bukan Sekadar Benda, Mahkota Binokasih Menyimpan Jejak Nilai Adiluhung

    Bukan Sekadar Benda, Mahkota Binokasih Menyimpan Jejak Nilai Adiluhung

    KLIKNUSAE.com – Arak-arakan Kirab Mahkota Binokasih kembali digelar di Kabupaten Sumedang, Sabtu 2 Mei 2026.

    Di tengah iring-iringan itu, seonggok benda berkilau bakal mencuri perhatian. Dia adalah Mahkota Binokasih. Pusaka dari Kerajaan Sunda yang tak hanya bernilai materi, tetapi juga sarat makna.

    Mahkota itu bukan sekadar simbol kekuasaan. Ia menyimpan tafsir kehidupan.

    Radya Anom Karaton Sumedang Larang, Luky Djohari Soemawilaya, menjelaskan bahwa makna adiluhung mahkota ini tersirat sejak dari namanya, Binokasih Sanghyang Pake.

    “Binokasih berarti kasih sayang, sedangkan Sanghyang Pake bermakna digunakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya, Kamis, 30 April 2026.

    Dari sana, pesan itu menjadi terang: kasih sayang bukan sekadar nilai, melainkan dasar tindakan. Ia menjelma dalam gotong royong, toleransi, musyawarah, hingga kebijaksanaan.

    Makna itu berlapis. Tak berhenti pada nama, filosofi juga terpatri pada bentuk. Mahkota Binokasih disusun dalam tiga tingkatan. Yaitu, representasi dari konsep Tritangtu Sunda, silih asah, silih asih, silih asuh. Sebuah ajaran tentang saling menguatkan, menyayangi, dan membimbing.

    Ragam hiasnya pun bukan tanpa arti. Bunga wijaya kusuma dan burung julang yang terukir di mahkota melambangkan kesetiaan, ketulusan, serta kekuatan niat.

    Nilai-nilai yang, dalam tradisi Sunda, menjadi fondasi kehidupan yang luhur.

    “Filosofi yang terkandung dalam mahkota ini adalah pesan bagi kehidupan,” kata Luky.

    Lewat kirab itu, pesan lama kembali dihadirkan ke ruang publik. Bukan sekadar seremoni, melainkan upaya merawat ingatan.

    Hal ini agar nilai-nilai yang pernah dijunjung tinggi tak lekang oleh waktu, dan tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. ***